p

Tuesday, December 06, 2016

VAT Refund bagi Turis Asing

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 17 E UU KUP Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU KUP Nomor 6 TAHUN 1983 tebntang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. Pasal 16E UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM
    3. PMK-100/PMK.03/2013 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013) tentang perubahan kedua atas PMK-76/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor LN
    4. PER-28/PJ/2013 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013) tentang tata cara pendaftaran dan kewajiban PKP toko retail serta pengelolaan administrasi pengembalian PPN kepada OP pemegang paspor luar negeri


  1. DASAR HUKUM TERKAIT PENETAPAN BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PPN
    1. KMK-141/KMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang penetapan bandar udara (bandar udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan bandar udara Ngurah Rai, Denpasar) yang memberikan pelayanan permintaan kembali PPN barang bawaan OP pemegang paspor LN
    2. KMK-427/KMK.03/2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011) tentang penetapan bandar udara (Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta) yang memberikan pelayanan permintaan kembali PPN barang bawaan OP pemegang paspor LN
    3. KMK-287/KMK.03/2011 (berlaku sejak 1 September 2011) tentang penetapan bandar udara (Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dan Bandar Udara Internasional Polonia, Medan) yang memberikan pelayanan permintaan kembali PPN barang bawaan OP pemegang paspor LN

  1. DASAR HUKUM TERKAIT PENUNJUKAN TOKO RETAIL (sudah dicabut dengan adanya PER-28/PJ/2013)
    1. KEP-156/PJ/2011 (berlaku sejak 1 Agustus 2011) tentang penunjukan toko retail (KEP ini telah dicabut sejak PER-28/PJ/2013 berlaku (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013))
    2. KEP-184/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010 s/d 30 September 2010) tentang penunjukan toko retail
    3. KEP-347/PJ/2010 (berlaku sejak 1 Oktober 2010 s/d sekarang) tentang penunjukan toko retail di jakarta dan bali (KEP ini telah dicabut sejak PER-28/PJ/2013 berlaku (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013))
    4. KEP-386/PJ/2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011) tentang penunjukkan toko retail di Yogyakarta sejak 1 Januari 2011 (KEP ini telah dicabut sejak PER-28/PJ/2013 berlaku (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013))
    5. PER-20/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tata cara pendaftaran dan kewajiban toko retail serta KPP yang mengelola administrasi pengembalian PPN kepada OP pemegang paspor LN) (PER ini telah dicabut sejakPER-28/PJ/2013 berlaku (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013))
    6. SE-47/PJ/2010 tentang penyampaian PMK-76/PMK.03/2010 dan PER-20/PJ/2010 (SE ini telah dicabut sejak SE-39/PJ/2013 berlaku (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013))

  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    • SE-39/PJ/2013 (mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013) tentang tata cara pengembalian dan pengelolaan administrasi PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri

  1. DAFTAR BANDAR UDARA, DAN  DAFTAR TOKO RETAIL DI INDONESIA TERKAIT VAT REFUND FOR TOURIST
    • Bandar Udara adalah bandar udara tempat keberangkatan Orang Pribadi, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
      • Bandar udara yang memberikan pelayanan permintaan kembali PPN Barang Bawaan Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri adalah :
        1. Bandar udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan bandar udara Ngurah Rai, Denpasar (sejak 1 April 2010) (KMK-141/KMK.03/2010)
        2. Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta (sejak 1 Januari 2011) (KMK-427/KMK.03/2010)
        3. Bandar Udara Internasional Polonia, Medan (sejak 1 September 2011) (KMK-287/KMK.03/2011)
        4. Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya (sejak 1 September 2011) (KMK-287/KMK.03/2011)
    • Toko Retail adalah toko yang menjual BKP di dalam Daerah Pabean dan telah dikukuhkan sebagai PKP, serta berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada Orang Pribadi, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
      • Daftar toko retail :
        1. untuk daerah jakarta dan bali (Sejak 1 Oktober 2010 ) bisa dilihat di lampiran KEP-347/PJ/2010 
        2. untuk daerah Yogyakarta (sejak 1 Januari 2011 ) bisa dilihat di lampiran KEP-386/PJ/2010 
          • atau bisa klik di Lampiran.
      • Toko retail yang ditunjuk harus memasang logo "VAT REFUND FOR TOURISTS" (berdasarkan petunjuk teknis yaitu angka 2 huruf a SE-47/PJ/2010)

  1. KETENTUAN DALAM PENGEMBALIAN PPN KEPADA TURIS ASING
    1. Subjek VAT Refund
      • PPN yang sudah dibayar oleh Orang Pribadi pemegang paspor LN atas perolehan Barang Bawaan dari Toko Retail sejak 1 April 2010 dapat dikembalikan kepada Orang Pribadi tersebut. (pasal 2  ayat (2) pmk-76/PMK.03/2010)
        • Yang dimaksud dengan turis asing (Orang pribadi pemegang paspor LN) adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sbb: (Pasal 1 angka 1 PMK-100/PMK.03/2013)
          1. bukan WNI atau bukan permanent resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 bulan sejak tanggal kedatangan; dan/atau
          2. bukan kru dari maskapai penerbangan
    2. Objek VAT Refund
      • PPN atas perolehan barang bawaan yang tidak bisa diminta kembali adalah PPN atas perolehan : (pasal 3 ayat (2) pmk-76/PMK.03/2010)
        1. makanan, minuman, produk-produk tembakau;
        2. senjata api dan bahan peledak; dan
        3. barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat.
        • Barang Bawaan adalah BKP yang dibeli oleh Orang Pribadi dari Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, melalui bandar udara. (Pasal 1 angka 2 PMK-100/PMK.03/2013)
    3. Syarat VAT Refund
      • Orang Pribadi dapat mengajukan permohonan pengembalian PPN atas pembelian BKP di Toko Retail dengan syarat: (pasal 6  ayat (1) PMK-76/PMK.03/2010)
        1. nilai PPN paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
        2. pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.
      • PPN yang dapat diminta kembali adalah PPN yang tercantum dalam 1 (satu) Faktur Pajak Khusus dari 1 (satu) Toko Retail pada 1 (satu) tanggal yang sama. (pasal 6  ayat (2) PMK-76/PMK.03/2010)
        • Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan cash register/struk pembayaran/ invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh PKP Toko Retail atas pembelian Barang Bawaan yang PPN-nya akan diminta kembali oleh Orang Pribadi. (Pasal 1 angka 10 PMK-100/PMK.03/2013)
    4. PKP Toko Retail menyampaikan SPT Masa PPN atas seluruh penyerahan BKP yang dilakukannya, termasuk penyerahan Barang Bawaan kepada Orang Pribadi pemegang paspor LN (pasal 5 PMK-76/PMK.03/2010)

  1. TATA CARA PENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPN OLEH OP PEMEGANG PASPOR LN DAN KEWAJIBAN PKP TOKO RETAIL
    1. Permintaan pengembalian PPN atas pembelian Barang Bawaan dilakukan oleh OP pemegang paspor LN dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Toko Retail dan menunjukkan Paspor LN yang dipegangnya.(pasal 1 ayat (1) PMK-100/PMK.03/2013)
      • Yang dilakukan PKP Toko retail (Ketentuan terkait PKP Toko retail) :
        1. Kewajiban PKP Toko Retail : (Pasal 7 ayat (1) PER-28/PJ/2013)
          1. menempelkan/memasang logo "VAT REFUND" pada Toko Retail tersebut;
          2. menyediakan informasi mengenai pengembalian PPN kepada Orang Pribadi dalam bentuk antara lain seperti brosur atau papan pengumuman; dan
          3. menerbitkan Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
            1. lembar kesatu, untuk Orang Pribadi
            2. lembar kedua, untuk Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara melalui Orang Pribadi
            3. lembar ketiga, untuk arsip Toko Retail.
        2. Ketentuan terkait penerbitan FP Khusus : (Penerbitan Faktur Pajak Khusus yang tidak memenuhi persyaratan ini dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian PPN kepada Orang Pribadi sehingga tidak dapat dipertimbangkan) (Pasal 7 ayat (2) dan (3) PER-28/PJ/2013)
          1. dilakukan melalui Aplikasi VAT Refund for Touristsdan
          2. memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (8) UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM dan perubahannya, dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:
            1. pada kolom "NPWP" diisi dengan nomor paspor Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya; dan
            2. pada kolom "alamat pembeli" diisi dengan alamat lengkap Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya.
        3. Dalam hal Aplikasi VAT Refund for Tourists dalam kondisi offline, Toko Retail dapat menerbitkan Faktur Pajak Khusus manual dengan format Lampiran I PMK-100/PMK.03/2013 dan peruntukan sesuai dengan ketentuan, dan harus segera menginput semua data yang ada pada Faktur Pajak Khusus manual tersebut ke dalam Aplikasi VAT Refund for Tourists apabila telah online kembali. (Pasal 7 ayat (5) PER-28/PJ/2013)
        4. Faktur Pajak Khusus ini dapat berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian PPN dengan membubuhi tanda pada kolom permohonan pengembalian PPN yang dibubuhi tanda tangan Orang Pribadi pemegang paspor LN, dan kasir Toko Retail yang diberi stempel Toko Retail. (pasal 4  ayat (4)PMK-100/PMK.03/2013)
    2. Setelah mendapatkan Faktur Pajak Khusus dari toko retail, OP pemegang paspor LN melakukan permintaan kembali PPN pada saat Orang Pribadi tersebut meninggalkan Indonesia melalui bandar udara. (pasal 7  ayat (1)PMK-76/PMK.03/2010)
    3. OP menyampaikan Faktur Pajak Khusus kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandar Udara, dengan menunjukkan: (pasal 7  ayat (2) PMK-76/PMK.03/2010)
      1. dokumen pendukung yang meliputi:
        • Paspor Luar Negeri; dan
        • Tiket atau pas (boarding pass) naik pesawat untuk keberangkatan Orang Pribadi ke luar Daerah Pabean;
      2. Barang Bawaan yang PPN atas perolehannya dimintakan kembali.

  1. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENUNJUKAN PKP TOKO RETAIL
    1. PKP Toko Retail yang ingin ikut dalam skema pengembalian PPN kepada Orang Pribadi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail dan PIN melalui Aplikasi VAT Refund for Tourists(Pasal 2 ayat (1) PER-28/PJ/2013)
    2. Dalam hal PKP Toko Retail melakukan pemusatan PPN terutang, maka:
      1. permohonan tersebut diajukan oleh PKP Toko Retail tempat PPN terutang dipusatkan; dan
      2. PKP Toko Retail wajib mendaftarkan seluruh cabang yang tertera pada Surat Keputusan Pemusatan PPN-nya.
    3. Yang dilakukan KPP setelah memperoleh permohonan dari PKP Toko retail :
      1. Ketentuan terkait surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail dan surat pemberitahuan PIN atau surat pemberitahuan penolakan penunjukan sebagai PKP Toko Retail :
        1. penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan disampaikan dengan menggunakan format Lampiran I.1 dan Lampiran I.2 atau Lampiran I.3 PER-28/PJ/2013 ini.
        2. harus disampaikan oleh KPP kepada PKP Toko Retail melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat WP yang tercantum pada Master File Nasional DJP.
      2. Kemudian KPP menginput nomor bukti pengiriman, tanggal pengiriman dan jenis jasa pengiriman surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail dan surat pemberitahuan PIN atau surat pemberitahuan penolakan penunjukan sebagai PKP Toko Retail ke dalam Aplikasi VAT Refund for Tourists, setelah melakukan pengiriman surat.
      3. Dalam hal surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail dan surat pemberitahuan PIN atau surat pemberitahuan penolakan penunjukan sebagai PKP Toko Retail kembali pos (kempos), maka KPP harus memberitahukan informasi tersebut kepada PKP Toko Retail melalui e-mail PKP Toko Retail.
      4. PKP Toko Retail dapat mengajukan permohonan kembali setelah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke KPP sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
    4. PKP Toko Retail yang sudah mendapatkan PIN wajib melakukan aktivasi melalui Aplikasi VAT Refund for Touristspaling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan PIN oleh KPP tempat PPN terutang. (Pasal 4 ayat (1) PER-28/PJ/2013)
    5. Dalam hal PKP Toko Retail telah mendapatkan PIN tetapi tidak melakukan aktivasi sampai batas waktu yang ditentukan atau PIN hilang sebelum PKP Toko Retail melakukan aktivasi, maka PKP Toko Retail dapat mengajukan kembali permohonan PIN  (Pasal 4 ayat (2) PER-28/PJ/2013)
    6. KLIK DISINI Lampiran I PER-28/PJ/2013 untuk Tata cara permohonan PINUser ID dan Password.

  1. KETENTUAN TERKAIT KONDISI TERTENTU
    1. DALAM HAL PKP TOKO RETAIL PINDAH ALAMAT
      • Dalam hal PKP Toko Retail yang sudah mendapatkan PIN  pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah KPP lain atau terjadi perubahan status perusahaan yang mengakibatkan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar harus berubah, maka PKP Toko Retail tersebut harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail dan PIN melalui Aplikasi VAT Refund for Tourists(Pasal 6 ayat (1) PER-28/PJ/2013)
    2. DALAM HAL PKP TOKO RETAIL MEMPEROLEH SK PEMUSATAN PPN TERUTANG YANG BARU
      • Dalam hal PKP Toko Retail yang telah melakukan pemusatan PPN terutang dan yang sudah mendapatkan PIN  memperoleh Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru, dan cabang pada Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru berbeda dengan cabang pada Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang lama, maka PKP Toko Retail harus melakukan update Surat Keputusan Penunjukan PKP Toko Retail sebelumnya dengan memasukkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru melalui Aplikasi VAT Refund for Tourists (Pasal 6 ayat (2) huruf a PER-28/PJ/2013)
    3. DALAM HAL PKP TOKO RETAIL MELEKUKAN PEMINDAHAN TEMPAT PEMUSATAN PPN TERUTANG YANG BARU
      • Dalam hal PKP Toko Retail yang telah melakukan pemusatan PPN terutang dan yang sudah mendapatkan PINmelakukan pemindahan tempat pemusatan PPN terutang, maka PKP Toko Retail harus mengajukan permohonan penghapusan Surat Keputusan penunjukan PKP Toko Retail dan PIN sebelumnya ke KPP tempat PPN terutang yang lama, dan mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail dan PIN melalui Aplikasi VAT Refund for Tourists (Pasal 6 ayat (2) huruf b PER-28/PJ/2013)

Mekanisme pengembalian klaim VAT Refund :
  1. secara tunai (Rp), dengan ketentuan :
    • nilai yang dikembalikan tidak melebihi 5 juta rupiah; atau
    • melebihi 5 juta, namun turis yang mengajukan klaim tidak dapat menyediakan informasi untuk pengembalian transfer atau memang ybs tidak menghendaki pengembalian secara transfer, maka nilai yang dikembalikan hanya sebesar 5 juta rupiah sedangkan selisihnya tidak dikembalikan
  2. secara transfer, apabila nilai yang diajukan pengembalian melebihi nilai 5 juta rupiah.
    Informasi yang harus tercantum pada Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN adalah nama, nomor rekening, nama bank tujuan transfer, dan mata uang yang diinginkan.
    Transfer dilakukan paling lama 1 bulan sejak klaim disampaikan.

Format Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, format SKPKPP, format SPMKP sejak 60 hari setelah tanggal 24 Januari 2011 menggunakan format yang diatur di PMK-18/PMK.03/2011

No comments:

Post a Comment