p

Monday, December 19, 2016

Wajib Pungut (WAPU) PPN

  1. DASAR HUKUM :
    1. Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 stdtd UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009
    2. KMK-563/KMK.03/2003 (Berlaku sejak 1 Januari 2004) tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPKN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
    3. PMK-73/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang penunjukan Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya mencabut mencabut  PMK-11/PMK.03/2005 (berlaku sejak 1 Februari 2005 s/d 31 Maret 2010) tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
    4. PMK-85/PMK.03/2012 (Berlaku sejak 1 Juli 2012) stdd PMK-136/PMK.03/2012 (Berlaku sejak 16 Agustus 2012)tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya


  1. WAJIB PUNGUT (WAPU) PPN
    1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KMK-563/KMK.03/2003)
    2. Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi; dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi,  (PMK-73/PMK.03/2010)
    3. Badan Usaha Milik Negara (PMK-85/PMK.03/2012)

  1. BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KPKN SEBAGAI WAPU PPN (KMK-563/KMK.03/2003)

  1. KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI; DAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI SEBAGAI WAPU PPN (PMK-73/PMK.03/2010)

  1. BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI WAPU PPN (PMK-85/PMK.03/2012 stdd PMK-136/PMK.03/2012)

No comments:

Post a Comment