p

Monday, December 19, 2016

Yang baru tentang FP Menurut PER-24/PJ/2012

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 13 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. Pasal 17 s/d 20 PP 1 TAHUN 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM
    3. PMK-84/PMK.03/2012 (berlaku sejak 7 Juni 2012 s/d 31 Desember 2013) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
      • sejak 1 Januari 2014, PMK ini telah dicabut dengan PMK-151/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang tata cara  pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
    4. PER-08/PJ/2013 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang perubahan atas PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan,  pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP
  1. SURAT EDARAN TERKAIT
    • SE-52/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi Dan Password Serta Permintaan,  Pengembalian, Dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak


  1. PERBANDINGAN KETENTUAN TENTANG FP ANTARA KETENTUAN LAMA DAN BARU

  1. YANG HARUS DILAKUKAN PKP TERKAIT PELAKSANAAN PER-24/PJ/2012 (referensi PENG-04/PJ.09/2013)
    • Mulai 1 April 2013, pembuatan Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
      Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP):
      1. Langkah Pertama
        • PKP mengajukan permohonan kode aktivasi dan password (Pasal 8 PER-24/PJ/2012)
          1. PKP datang ke KPP menyampaikan surat permohonan kode aktivasi dan password.
          2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, KPP akan menerbitkan kode aktivasi dan password.
          3. Setelah itu, KPP akan mengirim kode aktivasi ke alamat PKP melalui pos, dan mengirim password ke email PKP. (Pasal 8 ayat (4) PER-24/PJ/2012)
        • Hal-hal yang penting untuk diperhatikan:
          • Alamat pengiriman dan alamat email harus ditulis dengan jelas dan benar agar kode aktivasi dan password dapat diterima.
      2. Langkah Kedua
        • PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (Pasal 9 PER-24/PJ/2012)
          1. PKP datang ke KPP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Syarat: PKP harus telah melaporkan SPT Masa PPN 3 (tiga) Masa Pajak sebelumnya.
          2. PKP meng-entry kode aktivasi dan password secara mandiri.
          3. KPP langsung memberikan surat pemberitahuan yang berisi block number Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP. (Pasal 9 ayat (3) PER-24/PJ/2012)
        • Hal yang perlu diperhatikan:
          1. PKP hanya dapat membuat Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri yang telah diberikan oleh DJP.
          2. Apabila diperlukan, PKP dapat mengajukan lagi permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP.
          3. Dalam membuat Faktur Pajak, PKP harus menambahkan sendiri 3 (tiga) digit di depan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah diberikan oleh DJP, sehingga menjadi sebagai berikut:
    1. Langkah Ketiga
      • PKP menyampaikan nama pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak
        1. PKP menyampaikan surat pemberitahuan nama dan contoh tanda tangan pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak, dilampiri dengan KTP/SIM/Paspor yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang.
        2. Surat pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat/ pegawai tersebut mulai menandatangani Faktur Pajak

  1. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PKP
    • Hal-hal yang harus diperhatikan PKP adalah sebagai berikut:
      1. Dalam hal terdapat perubahan alamat PKP, sehingga terjadi perbedaan antara alamat yang sebenarnya dengan alamat yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus segera melakukan pemberitahuan update alamat ke KPP tempat PKP terdaftar supaya pada pengiriman surat pemberitahuan kode aktivasi dapat diterima sesuai dengan alamat.(Pasal 6 ayat (4) PER-24/PJ/2012)
      2. Mempersiapkan alamat surat elektronik (e-mail) untuk korespondensi pemberitahuan e-mail dan surat pemberitahuan kode aktivasi/surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi yang kempos.

  1. KETENTUAN-KETENTUAN BARU YANG DIATUR DALAM PER-24/PJ/2012
    • Ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan tersebut adalah:
      1. Kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu: 2 (dua) digit kode transaksi, 1 (satu) digit kode status, dan 13 (tiga belas) digit nomor seri Faktur Pajak.(Pasal 7 ayat (2) PER-24/PJ/2012)
      2. Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP melalui permohonan dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan password.
      3. Identitas Penjual dan Pembeli, terutama alamat harus diisi dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.(Pasal 6 PER-24/PJ/2012)
      4. Jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya.(Pasal 6 ayat 5 PER-24/PJ/2012)
      5. Pemberitahuan PKP/pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak, harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang.(Pasal 13 ayat (2) PER-24/PJ/2012)
      6. PKP yang tidak menggunakan nomor seri FP dari DJP atau menggunakan nomor seri FP ganda akan menyebabkan Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak tidak lengkap.(Pasal 10 ayat (1) PER-24/PJ/2012)
      7. Faktur Pajak tidak lengkap akan menyebabkan PKP Pembeli tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak Masukan dan PKP Penjual dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No comments:

Post a Comment