p

Thursday, March 14, 2019

Traveling To Makassar

Oleh Hapi Cahyadi

Sebagai ibu kota propinsi Sulawesi Selatan, Makassar memang menarik untuk dikunjungi







Friday, March 13, 2015

PotPut

Oleh Hapi Cahyadi

Pemotongan dan Pemungutan

PPh

Oleh Hapi Cahyadi

Pajak Penghasilan

1. Umum








2. Subjek Pajak





3. Penghasilan






4. Biaya Fiskal





5. Pencatatan / Pembukuan





6.Penghasilan atas Jenis Usaha Tertentu





7. PPh Pasal 21





8. PPh Pasal 22





9. PPh Pasal 23





10. PPh Pasal 4 (2) Final




11. PPh Pasal 15




12. PPh Pasal 19




13. PPh Pasal 24





14. PPh Pasal 25





15. PPh Pasal 26




16. BUT



17. Hubungan Istimewa




18.Fasilitas dibidang PPh









Pasal 1

PPN



Pajak Pertambahan Nilai

UU 42/2009 PPN


1. UMUM

Mekanisme PPN Indonesia
Bagaimanakah mekanisme pemungutan PPN?
Lain - lain
UU PPN dan Resume
Tanggung Jawab Renteng
Branches PP 10 Tahun 2012


2. SUBJEK PPN

Subjek PPN
Tempat Terutangnya PPN

3. OBJEK PPN


4. BUKAN OBJEK PPN

Perbandingan Bukan Objek PPN setelah UU 42/2009
Jasa Angkutan Umum
Jasa Perhotelan
Jasa Tenaga Kerja
Jasa Penyediaan Tempat Parkir
Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
Jasa Penyiaran Yang Tidak Bersifat Iklan
Jasa Pendidikan
Jasa Boga atau Katering
Jasa Kesenian dan Hiburan


5. PEMUSATAN PPN

Pemusatan Tempat Terutang PPN



6. FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR






7. WAJIB PUNGUT (WAPU) PPN

Wajib Pungut (WAPU) PPN
Bendaharawan Pemerintah dan KPKN
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Tertentu (Mulai tanggal 1 April 2015)

8. FASILITAS PEMBEBASAN PPN



Jenis-jenis Fasilitas Pembebasan PPN
Pembebasan PPN perwakilan negara asing dan badan internasional serta Pejabatnya
Pembebasan PPN atas Jasa Kebandarudaraan Tertentu
Pembebasan PPN atas Penyerahan Air Bersih
Pembebasan PPN atas Penyerahan Jasa Ke Pelabuhan Tertentu

8.1. BKP strategis

Mesin dan Peralatan Pabrik
RUSUNAMI
BKP strategis bebas PPN

8.2. BKP/JKP Tertentu

BKP dan atau JKP Tertentu Bebas PPN
Batasan Buku Pelajaran Umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang Mendapatkan Pembebasan PPN
Batas Rumah Sederhana, RSS, dll yang Memperoleh Pembebasan PPN
JKP Tertentu yang dibebaskan PPN




9.FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT


Jenis-Jenis PPN tidak dipungut
Kawasan Berikat
BKP Tertentu Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut PPN
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat)
Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE)
Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman Luar Negeri
Toko Bebas Bea
PPN Tidak Dipungut atas Sebagian impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk
Alat Angkutan Tertentu dan JKP terkait Yang impor/penyerahannya Tidak Dipungut PPN

PPN Ditanggung Pemerintah

Penyerahan minyak goreng kemasan sederhana
Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah
Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
PPN DTP atas subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 kg

Kawasan Bebas PPN

Kawasan Bebas
Perlakuan PPN atas Penyerahan atau Perolehan/Pemanfaatan BKP TB dan Penyerahan/Perolehan JKP
Antara Kawasan Bebas dengan TLDDP (Terkait BKP berwujud)
Antara Kawasan Bebas dengan Luar Daerah Pabean (Terkait BKP berwujud)
Antara Kawasan Bebas dengan TPB atau KEK (Terkait BKP Berwujud)

10. PPnBM

PPnBM
SKB PPnBM atas kendaraan bermotor
PPnBM untuk Golongan Selain Kendaraan Bermotor
Tatacara Pengajuan Pengembalian PPnBM atas Kendaraan Bermotor
PPnBM atas Kendaraan Bermotor Sejak 23 Mei 2013

11. DASAR PENGENAAN PAJAK

Pedagang Emas Perhiasan
DPP Nilai Lain
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)


12 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan
Pengkreditan PM Tidak Terutang/Dibebaskan
Pengkreditan PM Yang Usahanya Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
Barang Modal



13. RESTITUSI

Tata Cara Restitusi PPN
Penetapan PKP Resiko Rendah
Pembayaran Kembali PM Bagi PKP yang Gagal Berproduksi



14. PERLAKUAN PPN ATAS JENIS BARANG DAN JASA TERTENTU

Pengusaha Emas Perhiasan
VAT Refund Bagi Touris Asing
Penebusan Stiker Lunas PPN Untuk Media Rekaman Suara / Gambar
PPN atas Penyerahan Obat olah Apotek atau Instalasi Farmasi (Kamar Obat) RS
PPN atas Insentif / Bonus dari Main dealer kepada dealer / distributor
Pengenaan PPN atas Produksi Hasil Tembakau (Rokok dll)
Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
PPN atas Penyerahan Pupuk Tertentu



15.  IMPOR BKP

Impor BKP
Impor Sementara
Impor Atas Dasar Inden



Wednesday, March 11, 2015

Katering bebas PPN, Tapi,..

Oleh Hapi Cahyadi

dalam Permenkeu nomor 18 /PMK .010/2015 menegaskan kembali bahwa jasa boga dan katering tidak kena PPN. dalam PMK tersebut dijelaskan yang termasuk jasa boga/katering 

Wednesday, February 25, 2015

Apa Statusmu di SPT ?

Oleh Hapi Cahyadi

SPT tahun pajak 2014 yang dilaporkan di tahun 2015 ada sedikit penambahan di kolom identitas
di sana terdapat singkatan yang perlu anda ketahui :

Mengisi status perpajakan suami-isteri pada identitas Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
qKK  yaitu suami-isteri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga
qHB  yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
qPH  yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

qMT  yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

1. bagaimana kalau istri memiliki nomor sendiri, namun sebenarnya tidak ingin melaksanakan kewajiban sendiri ?
Jawab :
Ya. di hapuskan aja dengan datang ke kantor pajak melampiri NPWP Suami dan sebagai penguat bisa membawa Kartu Keluarga atau surat nikah (opsional aja)

2. bagaimana kalau istri punya NPWP suami tidak punya NPWP ?
Jawab : 
istri bisa menggunakan status KK, sedangkan menyangkut PTKP sepanjang ybs bisa menunjukkan suaminya benar2 tidak bekerja paling tidak dari tingkat pemerintahan kecamatan, maka ybs bisa mendapatkan PTKP dengan tanggungannya

bila ada ertanyaan lain, silakan inbox atau call at my phone..

salam !!
Ceriooo....!!

Tuesday, December 30, 2014

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan


OBJEK PAJAK (PPh)


Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

Ruang Konsultasi

Ruang Konsultasi diperuntukkan untuk anda yang ingin berkonsultasi melalui blog ini, silakan anda menulis di komentar dibawah ini,..

Terimakasih

-Salam-

Wednesday, December 17, 2014

Seputar SPT Tahunan OP/Badan Tahun Pajak 2014

Oleh Hapi Cahyadi

Tahun 2014 tinggal beberapa hari, Tahun 2015 sudah di depan mata.

Kewajiban menyampaikan SPT Tahunan terbaru sesuai :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER­19/PJ/2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER­34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA

Formulir 1770 (Usahawan)

diperuntukkan untuk WP OP yang memiliki penghasilan :
  1. Dari usaha/pekerjaan bebas
  2. Dari satu atau lebih pemberi kerja
  3. Yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final
  4. dalam negeri lainnya/luar negeri
Formulir 1770 S

untuk WP OP yang memiliki penghasilan :
  1. Dari satu atau lebih pemberi kerja
  2. Yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final
  3. Dalam negeri lainnya/luar negeri
Formulir 1770 SS

untuk WP OP yang memiliki penghasilan :
  1. Memiliki penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
  2. Jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60.000.000 juta setahun
Formulir 1771 

Untuk WP Badan, Seperti PT, CV. Lembaga, Yayasan, dll

(silakan klik)

Terimakasih, sebagai Account Representative kami akan dengan senang hati memberi penjelasan/konsultasi, apabila ada pertanyaan lebih lanjut silakan add g-talk hepicahyadi@gmail.com  atau bisa langsung konsultasi ke Kring Pajak 500200.

Monday, December 15, 2014

Pengertian umum Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 antara lain dilakukan oleh :


Friday, December 12, 2014

Pasal 22 atas Pedagang Pengumpul


Pembelian dari pedagang pengumpul dan bukan pedagang pengumpul

PT. Rubar jaya yang bergerak di bidang ekspor karet, melakukan transaksi sebgai berikut :


  • Tanggal 8 Februari 2013 membeli bahan olah karet dari PT. Perkebunan Nusantara yang menjual bahan olah karet hasil perkebunan sendiri senilai Rp 600.000.000 ;
  • Tanggal 18 Februari 2013 membeli bahan olah karet dari tuan eko, seorang pedagang besar yang membeli hasil karet dari petani karet disekitar daerahnya senilai Rp 100.000.000
bagaimana kewajiban pemotongan dan pemungutan terkait transaksi tersebut

Thursday, December 11, 2014

Pasal 23 atas Sewa Kendaraan Umum

SOAL: PT Bangun Pagi dalam rangka acara family gathering karyawannya di Malang, menyewa 3 (tiga) buah bus dari PT Rahmat Lancar sebuah perusahaan jasa transportasi darat untuk jangka waktu 3 hari mulai tanggal 16 Juli s.d. 18 Juli 2013. PT Bangun Pagi membayar biaya sewa tiga bus selama tiga hari sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 18 Juli 2013.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?


PPh atas Jasa Perantara / Keagenan

Jasa Perantara / Keagenan

PT. Yesoa Indonesia menerima order dari PT Ang Lion Internasional untuk mencarikan perusahaan pengangkutan laut dalam rangka pengiriman bahan baku obat dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. pada tanggal 9 September 2013 PT. Yesoa menerbitkan tagihan kepada PT Ang Lion Internasional dengan nilai sebesar Rp 22.000.000 atas jasa tersebut dan dibayar pada tanggal 12 September 2013.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut ?

Wednesday, January 09, 2013

TARIF PASAL 21, 20% LEBIH TINGGI BAGI YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP


TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK
MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 20

(1) Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh
persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak.
(2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya
dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk
pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
(4) Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan
yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun
kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa
pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar
20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang
terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Wednesday, November 14, 2012

Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui e-Filing

Jakarta - Dalam tahap ketiga Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP) tentang Pelaporan Pajak, telah disinggung sekilas tentang adanya fasilitas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) WP Orang Pribadi secara online melalui aplikasi e-Filing. Lalu bagaimana detil prosedurnya di lapangan?

Secara umum, e-Filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di www.pajak.go.id, adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan e-Filing, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk saat ini, e-Filing melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu:



  1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya;
  2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.
Dengan fasilitas e-Filing, maka pelaporan SPT kini dapat dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, serta dapat dilakukan di mana saja, sepanjang Anda terhubung dengan internet, dengan mengakses situs DJP tanpa dipungut biaya.

Ada tujuh keuntungan jika Anda menggunakan fasilitas e-Filing melalui situs DJP, yakni:


  1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7);
  2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
  3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
  4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard;
  5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
  6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan
  7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).
Untuk dapat melakukan e-Filing, melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi:


  1. Mengajukan permohonan e-FIN yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-Filing.Karena hanya sekali digunakan, Anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan e-FINtersebut. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui : (1) situs DJP; atau (2) KPP terdekat.
  2. Mendaftarkan diri sebagai WP e-Filing di situs DJP paling lama 30 hari sejak diterbitkannya e-FIN.
  3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara e-Filing melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu: (1) mengisi e-SPT pada aplikasi e-Filing di situs DJP; (2) meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS; (3) mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi; dan (4) notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui email.
Nah, tampak begitu mudah, murah dan cepat bukan? DJP menjamin kerahasiaan data SPT yang Anda kirimkan melalui aplikasi e-Filing tersebut. Tunggu apa lagi, segera klik efiling.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan dalam pelaporan SPT Anda. Bangga Bayar Pajak!


sumber : detik.com

Tuesday, October 02, 2012

PAJAK : SUDAHKAH REDISTRIBUSI PENDAPATAN ITU BERKEADILAN DAN MERATA?



Ironi!!, di tengah gencarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengkampanyekan kesadaran membayar pajak, disisi lain berita korupsi uang rakyat tiada henti menghiasi layar televisi. Sebagai seorang pegawai kehumasan pajak, saya merasa prihatin manakala harus membayar mahal iklan radio dan spot televisi lokal untuk sebuah iklan pajak, namun berita gratis tentang korupsi pegawai pajak, korupsi uang pembanguan, dan sederet kasus korupsi lain menghantam masif di benak para pemirsa. Pengumpulan dana pajak yang seharusnya untuk dikembalikan sebagai sarana mensejahterakan rakyat, faktanya banyak dikorupsi berjamaah, di markupbersekongkol, dan telah menjadi rahasia umum yang terwajarkan.DJP saat ini hanya mempunyai otoritas sebagai lntansi penerimaan negara dan bukan pengguna yang mengeksekusi pembelanjaannya. Ibarat kata, sebagai garda terdepan penggali nafkah negara, akan tetapi sepenuhnya kuasa pengguna anggaran menjadi kewenangan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah. Secara transaksional fiscus yang bertindah sebagai ‘amil zakat’ menanggung beban tanggung jawab moral (moral hazard)manakala uang pajak tersebut diselewengkan.
Redistribusi tepat sasaran. Pengumpulan uang rakyat melalui sektor perpajakan tidak ada kontraprestasi secara langsung. Tidak seperti membeyar premi asuransi, dimana peserta mendapat imbalan perlindungan melalui klaim asuransi. Pajak berorientasi pada redistribusi penghasilan. Filosofi redistribusi pendapatan melalui pajak adalah orang pribadi/badan yang berpenghasilan diatas PTKP membayar lebih kepada negara untuk membantu membangun sarana dan infrastruktur yang dapat digunakan untuk semua. Kepercayaan mendistribusikan kembali uang yang telah dikumpulkan melalui pajak inilah yang menjadi perhatian utama meraih kepercayaan (trust)WP. APBN untuk membiayai klub sepak bola, APBN dikorupsi melalui wisma atlet dan hambalang, APBN untuk kunjungan kerja (kungker) yang tidak jelas. Hal semacam ini menimbulkan antipati WP dalam membayar pajak.
Desaku miskin lapangan pekerjaan. Kampung halamanku terletak dipesisir pantai utara Jawa Timur. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah nelayan. Saya terlahir dari sepasang orang tua yang berprofesi sebagai guru. Jalan hidupku lumayan bagus karana dapat mengenyam pendidikan dan kemudian berprofesi PNS.Dibanding teman sebayaku kini banyak mengadu nasip di negara tetangga. Uang pajak sebenarnya dapat diprioritaskan untuk pembukaan lapangan pekerjaan dan tidak semata mengejar pembangunan proyek-proyek mercusuar. Pemuda didesaku lebih suka berangkat ke Malaysia, Korea, Brunei Darussalam. Tak ada sedikitpun kebanggaan kepada Indonesia.Praktis hanya ada dua pilihan lapangan pekerjaan sebagai buruh tani atau nelayan. Sebagai rakyat jelata yang hidup di pedesaan, penulis berharap pemerintah lebih memperhatikan kesenjangan antara kota dan desa. Yaitu dengan membangun sentra-sentra pelatihan dan pendidikan yang membekali keahlian untuk hidup. Pedesaan jauh dari kata glamor, untuk sarana dan prasarana jalan saja desaku iuran swadaya yang banyak ditopang dari bantuan TKI dari Malaysia. Gencarnya informasi melalui layar kaca tentang berita korupsi dan suap yang mencuri uang rakyat (APBN) semisal kasus Wisma Atlet, Sport center Hambalang, Pelaksanaan wisma PON dan masih banyak lainnya seolah mencederai nurani sebagian rakyat Indonesia yang masih berkutat dengan kemiskinan, ketertinggalan, kebodohan, karena pajak tidak merata. Saya masih bingung kenapa warga Jakarta semudah itu mendapat kartu Sehat untuk berobat gratis di puskesmas, sedangkan warga desaku masih harus kesana kemari melengkapi kartu miskin guna mendapat pengobatan gratis. Tidak mampukah pemerintah Indonesia secara nasional membuat kartu berobat gratis untuk rakyat miskin dengan mencantumkan tulisan pada kartu sebauhtagline“BIAYA BEROBAT ANDA BERASAL DARI PAJAK YANG SAUDARA BAYAR”.
Ketika saya masih pelaksana bidang P2Humas Kanwil Jawa Timur II, saya mempunyai keinginan besar untuk megusulkan sebauh iklan advertising di Jembatan Suramadu yang berbentuk permanen seperti papan nama di Jembatan Ampera, Palembang. Tulisan itu berbunyi : “JEMBATAN INI DIBANGUN DARI UANG PAJAK”. Kenapa di jembatan Suramadu ? karena Jembatan ini adalah Icon tidak hanya untuk Provinsi Jawa Timur, akan tetapi telah menjadi landmark Nasional. Masyarakat harus tahu bahwa manfaat pajak dapat dinikmati setiap hari berasal dari uang pajak. kini  tanpa harus menyebrang selat madura yang membutuhkan waktu lebih lama dan kerepotan lainnya. DJP pantas berbangga dengan menunjukkan salah satu bangunan yang dibiayai dari pajak. Karena redistribusi pendapatan dalam wujud infrastruktur  ini, warga pulau Madura dan Jawa Timur tidak lagi terhalangi aktifitas ekonominya dan makin bergeliat dimasa mendatang karena manfaat pajak. Sayang keinginan itu belum terwujud hingga saat ini.
Lebaran tahun 2012 ini saya bersilaturahim ke saudara di Banjarmasih. Pesawatku mendarat mulus di bandara Syamsudin noor di pagi hari itu, terpaut satu jam dengan waktu Bandara Juanda, Surabaya. Seperti halnya dibandara Juanda, iklan lebah kojib (kontribusi wajib) maskot milik DJP menyambutku di terminal kedatangan bandara Syamsudin noor, inti iklan itu adalah “mari membayar pajak, pajak untuk dikembalikan untuk rakyat melalui subsidi BBM, Sekolah, Jalan, Jembatan dll”. Sebuah ketimpangan redistribusi pendapatan terlihat nyata di pelupuk mata saya. Alamat rumah saudara saya adalah sebuah kecamatan kecil bernama Binuang di kabupaten Tapin. Sepanjang jalan dari banjarmasin menuju Binuang tersaji pemandangan antrian truck solar yang mengular menunggu seharian untuk diisi BBM. Menurut informasi pak sopir yang mengangkut rombongan keluargaku, hal itu terjadi karena kesenjangan harga BBM industri dan trnsportasi mencapai 100%. Inilah yang mengakibatkan ulah orang yang tak bertanggung jawab memanfaatkan subsidi yang tidak seharusnya untuk BBM industri. Permintaan konsumsi BBM yang tinggi di pulau Kalimantan menyebabkan pejabat pemerintahan seluruh kalimantan memprotes kuota nasional untuk Kalimantan. Terlepas semua masalah diatas, seharusnya pemerintah mampu dan perkasa membuat sistem yang menjadikan subsidi BBM tepat sasaran. Kita dapat membayangkan betapa tidak efisiennya waktu terbuang seharian hanya untuk antri BBM. Paman saya pedagang sayur, mengirim sayur ke pelabuhan Tri sakti banjarmasin sering layu di jalan hanya kerena harus antri BBM selama lebih dari delapan jam.
Memasuki kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan) sejauh mata memandang terlihat bukit yang dikeruk penambang batubara. Mungkin sudah jutaan meter kubik batubara yang telah dikeluarkan dari perut pulau Borneo. Namun kenyataannya kekayaan yang melimpah tidak berbanding lurus dengan sarana infrastruktur jalan trans Banjarmasin-Binuang. Jalan yang berkelas jalan provinsi masih setara dengan jalan kabupaten atau bahkan jalan kecamatan di pulau Jawa. Ini adalah sekelumit fakta bagaimana pemerintahan kita harus menghormati kontribusi daerah dengan melaksanakan redistribusi pendapatan pajak secara adil dan merata. Indonesia tidak hanya Jakarta atau Jawa. Kita patut berkaca kenapa masih ada gejolah OPM di Papua, Kasak-kusuk di Ambon Maluku, Sekam yang membara di Tanah Rencong. Jangan-jangan ini adalah miss-management pemerintah yang tidak lihai dan tidak cakap dalam membegi dan meredistribusi pendapatan negara, yang kita tahu 80% dari sektor pajak.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa, fasilitas pendidikan si miskin dan si kaya masih terlihat jelas di negeri ini. Bagaimana jalan perkotaan begitu cepat diperbaiki dan di pelihara, cobalah tengok jalan pedesaan yang menganga ditanami pohon pisang yang tak jelas kapan akan diperbaiki. Infrastruktur daerah Indonesia timur yang memprihatinkan. Saat ini muncul kesenjangan pendidikan antara sekolah RSBI/BSI perkotaan dengan sekolah pinggiran. Disinilah seyogyanya peran pemerintah hadir untuk mendistribusikan uang pajak secara adil dan merata.
Tugas DJP saat ini adalah memamerkan fakta manfaat pajak melalui sosialisasi dan iklan yang cerdas dan jitu, serta melakukan redistribusi pendapatan yang adil dan merata sesuai sila ke lima pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”




 oleh ; Hepi Cahyadi (pendapat pribadi)

MENAIKKAN POSISI TAWAR PAJAK SECARA SISTEMIK



* Hepi Cahyadi

Pajak adalah sesuatu yang tidak populis. Tidak memberi manfaat secara langsung kepada Wajib Pajak (WP), justru sebaliknya sering kali menjadi beban karena menimbulkan masalah. Output pajak bagi WP identik dengan sanksi, keberatan, sengketa, gugatan, banding dan sederet hal tidak mengenakkan lainnya. Stigma negatif pegawai pajak yang korup menyempurnakan kebencian masyarakat terhadap birokrasi perpajakan di Indonesia. Berbeda dengan instansi perbankan yang memberi manfaat langsung pengelolaan keuangan dan finansial nasabah, atau perusahaan asuransi yang memberi manfaat disaat musibah mendera, pajak tidak ada kontra prestasi secara langsung.  Karena itu, kita semua maklum tidak ada seorang pun di dunia ini yang sukarela membayar pajak, sekalipun dia adalah seorang Presiden!.
Sampai dengan saat ini belum ada sumber pendapatan negara yang menyamai atau bahkan mengalahkan sektor pajak. Dalam APBN tercantum dan terpampang jelas betapa dominannya sektor pajak dalam kolom penerimaan dalam negeri. Target 1.000 Triliun adalah bukti kongkret peranan pajak yang tak terbantahkan. Meskipun bukan sesuatu yang populis ditengah masyarakat, namun pajak berkontribusi besar terhadap keberlangsungan roda kehidupan republik ini. Pemungutan dan pengumpulan uang pajak berdasarkan asas legalitas dan diatur oleh undang-undang, namun demikian sistem perpajakan dari hulu sampai dengan hilir perlu ditingkatkan demi tercapainya target penerimaan pajak tanpa harus menimbulkan dampak negatif dan friksi serta antipati terhadap perpajakan itu sendiri. Ibarat kebun teh, pajak hanya mengambil pucuk daunnya dan bukan mencabut akar dan pohonnya. Untuk tetap menjaga posisi tawar (bargaining position)  pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, perlu dipikirkan langkah out of box, semisalberikut ini :
1.       Pengumuman Resmi Nasional Penunggak dan WP Patuh (Annual Release)
Majalah Forbes merilis orang terkaya sedunia setiap tahun. Hal tersebut menjadi agenda tahunan yang ditunggu dan dapat mempengaruhi pergerakan saham secara korporasi dan menaikkan gengsi pribadi yang bersangkutan. Data yang dirangkum Forbes sehingga menghasilkan rangking urutan para taipan dan miliuner pastilah dari sumber yang berkompeten dan valid. Berkaca dari uraian diatas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemegang Otoritas Fiskal Nasional juga memiliki data yang valid tentangkewajiban perpajakan. Melalui mekanisme dan sistem reward dan punishmanDJP dapat merelease rangking Wajib Pajak (WP) berdasarkan kuantitas kontribusi setoran pajak terbesar, pengemplang pajak, penunggak pajak terbesardan daftar hitam(blacklist)para WP bermasalah. Kriteria WP bermasalah antara lain penerbit faktur pajak fiktif, membuat Surat Setoran Pajak (SSP) palsu atau daftar rekanan pengemplang pajak.
Publikasi kewajiban perpajakan dari lembaga berkompeten dan kredibel sekelas DJP akan selalu ditunggu pasar. Efek jera(Deterrent effect) dan efek domino atas publikasi tersebut akan meningkatkan posisi tawar DJPsecara serius, konsisten dan tranparan dalam mengelola perpajakan nasional. Daftar WP yang berkontribusi dan patuh akan memberi informasi kepada instansi dan lawan transaksi untuk tidak ragu memakai jasa perusahaan tesebut. Kompetisi semacam ini juga menimbulkan suasana yang kondusif karena WP merasa memiliki nama baik dengan menjadi WP yang berkontribusi dan patuh.Sebaliknya daftar hitampengemplang dan penunggak pajak yang dikeluarkan resmi oleh DJP akan berdampak pada psikologi WP sebagai terapi kejut untuk bersiap menerima sanksi moral dari masyarakat terutama kolega dan lawan transaksi. Namun satu kalimat kuncinya,DJP harus independen dan profesional. Tidak memberi atau mencabut rilis ranking karena tekanan pejabat penguasa, pejabat partai politik atau tekanan dari pihak manapun. Subtansi dari rilis data tersebut adalah DJP memiliki data valid yang dapat menjadi senjata pamungkas untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka ‘memaksa’ WP melaksanakan kewajiban perpajakan.
2.       NPWP adalah Passport
Menilik regulasi kewajiban ber-NPWP saat ini, masih perlu adanya upaya sistemik yang menggiring WNI memiliki NPWP sebagai suatu kewajiban yang membanggakan. Semisal, sebagai prasyarat mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana adalah membuat skripsi dan lulus tes TOEFL. Pemerintah dapat menambahkan bahwa memiliki NPWP adalah termasuk prasyarat memperoleh gelar sarjana. Kenapa demikian? Karena sarjana adalah generasi terdidik yang akan hidup di masa depan. Dengan amanah pemberian dan penyematan NPWP diharapkan akan memacu kaum muda terpelajar agar mampu berpenghasilan layak sehingga dapat berdarma bhakti kepada ibu pertiwi melalui pajak. Kewajiban memiliki NPWP bagi mahasiswa fresh graduate mengandung makna nasionalisme dan patriotisme, sebagaimana negara Korea Selatan mewajibkan para pemuda untuk wajib militer mencintai negaranya. Daripada mengejar Tax Ratio dengan mewajibkan para pensiunan ber-NPWP, akan lebih bijak jika menanamkan sedini mungkin kesadaran membayar pajak kepada para tunas bangsa.
Meningkatkan posisi tawar pajak juga dapat dilakukan melalui ektensifikasi fungsi NPWP. Salah satu fungsinya adalah sebagai prasyarat para pencari kerja. Selama ini NPWP hanya berperan sebagai syarat pengajuan kredit di Bank di atas Rp 50 juta. Kepemilikan NPWP secara sistemik sebaiknya diperluassebagai prasyarat dalam hal melamar pekerjaan, CPNS, pelamar TNI-Polri, Calon Legislatif. Faktanya hingga pensiun masih banyak PNS, TNI-Polri dan pejabat negara yang belum memiliki NPWP.
3.       Privilage Wajib Pajak
Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara jelas dan gamblang menyatakan bahwa definisi pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian DJP sebaiknya juga memikirkan untuk memberi hak istimewa (privilage) kepada para pemegang kartu NPWP yang patuh. Seperti halnya kartu ATM yang memiliki lavel fasilitas : Silver, Gold dan Platimum, NPWP sebaiknya juga punya pembedaan warna, antara WP patuh dan tidak patuh, WP Prominent atau tidak, atau kriteria dan tolok ukur lain yang membedakan WP berkontribusi atau tidak. Bukankah sistem yang sama juga berlaku pada kantor pajak modern yang telah megklasifikasikan jenis WP menjadi pratama, madya, LTO?;
 Dari sinilah sistem privilage NPWP Patuh berjalan, semisal aset-aset negara yang dikuasai pemerintah (plat merah) dapat menjadi daya tarik untuk memberi hak istimewa kepada WP patuh. Contoh sederhana misalnya  diskon tiket pesawat Garuda Indonesia kepada penumpang pemegang kartu NPWP PATUH, Fasilitas asuransi kesehatan dari ASKES bagi pemegang kartu NPWP PATUH, Potongan tarif tol Jasamarga bagi pengemudi pemegang NPWP PATUH, Potongan SPP Sekolah Negeri/PTN bagi mahasiswa yang orang tuanya pemegang kartu NPWP PATUH, Potongan tarif rumah sakit pemerintah bagi pemegang NPWP PATUH. Tak lupa fasilitas pelayanan PRIORITAS di KPP bagi pemegang NPWP PATUH (bebas antri TPT atau konsultasi prioritas).  Dengan sistem seperti ini diharapkan memiliki NPWP adalah kebanggaan dan menjadi lifestyle warga negara. Pengalaman beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa fasilitas pemegang NPWP bebas fiskal membuat orang yang memasuki bandara terminal keberangkatan Internasional begitu bangga menunjukkan kartu NPWP kepada petugas fiskal.
4.       Revolusi Birokrasi
Jika kata reformasi tidak cukup ampuh membersihkan DJP dari sifat korup, maka Revolusi adalah jawabannya. Satu dekade 2002 s.d 2012 reformasi birokrasi sudah banyak perubahan namun belum menyehatkan instansi DJP. Dalam berbagai versi survey dan penelitian ranking korupsi, nama DJP masih seringkali bertengger di urutan atas sebagai instansi terkorup di negeri ini. Faktanya beberapa kasus teakhir cukup telak menohok DJP sebagai sarang koruptor. Kebanggaan sebagai pegawai pajak sirna berkeping-keping jika kondisi seperti ini terus saja terjadi. Lompatan besar seperti menggandeng KPK dan sistem wistleblower perlu ditingkatkan dengan memberi efek jera yang lebih jitu dan ekstrem. Bila perlu mencontoh hukuman gantung di china bagi para koruptor.
Tak kalah pentingnya adalah meminimalkan wilayah abu-abu (grey area)hukum dan peraturan perpajakan. Wilayah inilah yang sering dipergunakan antara oknum dan WP untuk mengakali celah pasal pajak. Kedepan direktorat Peraturan Perpajakan (PP) harus lebih enerjik dan dinamis dalam merespon dinamika baru regulasi dan peraturan perpajakan. Menjabarkan sedetail mungkin setiap Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan dan setiap peraturan yang masih menimbulkan multitafsir.Lowenforcment dan excelent service adalah modal utama sebuah kantor pelayanan.
               
 *) Tulisan ini pendapat pribadi